eriuqs spires healthy recreation

tidak seperti gerinda yang mengemis koalisi keberhasilan Yudhoyono melakukan dua hal. Pertama, capaian-capaian jangka pendek bagi berbagai kelompok pemilih dengan jumlah besar. Kedua, memanfaatkan kekuatan media untuk mengapitalisasi berbagai capaian tersebut.

Kedua hal ini terkait erat. Terjadi pergeseran cara paling efektif dalam memengaruhi pemilih di Indonesia dari fungsi organisasi partai ke pemanfaatan media massa, terutama kampanye damai pemilu indonesia 2009 di televisi (LSI, 2008).

Eratnya asosiasi berbagai capaian jangka pendek tersebut kepada figur Yudhoyono dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, optimalisasi klaim keberhasilan oleh Partai Demokrat (PD). Sementara parpol-parpol lain yang tergabung dalam kabinet secara pragmatis menjaga ”jarak” dari kebijakan Yudhoyono dalam beberapa masa sulit.

Beberapa parpol yang jelas-jelas memiliki menteri di posisi strategis kerap mendua, misalnya, dengan mengkritisi kebijakan impor beras dan beberapa kali kenaikan harga bahan bakar minyak. Parpol tersebut melakukan salah hitung yang ”wajar” karena harga komoditas, termasuk minyak mentah, di pasar internasional diramalkan akan terus naik.

kampanye Kedua—dan masih berkaitan dengan yang pertama—Yudhoyono beruntung karena penurunan harga berbagai komoditas terjadi pada akhir periode pemerintahannya. Ini dipadukan dengan keterampilan Yudhoyono dalam melaksanakan program- program populis pada kurun waktu penting tersebut, termasuk perbaikan kesejahteraan pegawai negeri sipil.

Publik sebagai penentu

Ini menunjukkan, persepsi publik—terlepas tepat atau tidak—mengenai parpol dan politisi yang berkomitmen dan mampu memenuhi kepentingan mereka sangat menentukan hasil koalisi Pemilu 2009. Beberapa parpol gagal menerjemahkan hal ini ke dalam tataran praktis. Partai Golkar, misalnya, menampilkan iklan politik yang abstrak mengenai keutuhan Indonesia. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengkritik kebijakan bantuan langsung tunai (BLT), sesuatu yang, suka atau tidak suka, sangat berarti dalam jangka pendek bagi sekitar 35 juta warga miskin.

Pentingnya menerjemahkan ”kepentingan publik” ke dalam bahasa kampanye damai pemilu indonesia  yang dipahami masyarakat umum tampaknya masih gagal dilakukan oleh beberapa parpol. Ini terlihat secara kentara dari perkembangan dalam usaha membangun koalisi politik.

Pertama, Partai Golkar yang terkesan tanpa perhitungan yang jelas mencalonkan Jusuf Kalla— yang memiliki keterpilihan rendah—sebagai calon presiden. Tidak hanya emosional, ini menunjukkan kepercayaan akan kemampuan mengubah pilihan publik melalui organisasi partai dan simpul massa. Sesuatu yang tak begitu efektif lagi sekarang karena publik cenderung memilih berdasarkan rasionalitasnya sendiri.

Kedua, usaha membangun koalisi yang berorientasi ke dalam dan tidak mengoptimalkan hal itu untuk menciptakan ”panggung” demi menarik simpati publik. Dalam politik pemilihan langsung di Indonesia, koalisi yang sangat kental dengan politik ”dagang sapi” dan proses yang sangat gaduh akan dipersepsikan negatif oleh publik.

Jalan keluar dari terlalu kuatnya Yudhoyono, parpol tiga besar—selain PD—tidak mesti terfokus ke Pemilu Presiden 2009, tetapi menjadikannya sebagai proses menuju Pemilu 2014. Partai Golkar yang telanjur melakukan blunder politik dengan tidak mengadakan konvensi calon presiden dan kemudian maju- mundur mengajukan calon presiden idealnya tak perlu mengajukan kandidat dalam pemilu ini. Mereka bisa mengolah satu fokus persoalan mendasar dari sekarang sebagai usaha rebranding dan menerjemahkannya ke dalam hal praktis yang dipahami masyarakat.

PDI-P seharusnya memperkuat orientasi pada isu kerakyatan. Dengan demikian, ketika mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden, pasangan kandidat harus mencerminkan citra— yang seharusnya didukung ideologi yang kuat—serupa.

Sementara itu, PD tampaknya akan memilih calon wapres dari parpol lain dengan figur yang relatif tak terlalu kuat, tetapi memiliki kelebihan dalam manajerial praktis. Pertimbangannya, wapres 2009-2014—terutama jika masih relatif muda—akan menjadi ancaman sebagai kandidat presiden pada Pemilu 2014. (kompas)

Dengan elektabilitas yang tinggi itu diharapkan mesin politik PKS bisa lebih bergairah,” katanya menjawab pertanyaan wartawan usai pembacaan keputusan Musyawarah Majelis Syura XI PKS di Jakarta, Ahad (26/4/2009) kampanye damai pemilu indonesia 2009 petang.

Musyawarah Majelis Syura XI PKS itu memutuskan untuk menyampaikan nama cawapres yang akan mendampingi SBY dalam” amplop tertutup” yang akan diserahkan langsung ke SBY.

Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminuddin ketika menyampaikan hasil Musyawarah Majelis Syura mengatakan, sikap Majelis Syura yang tidak mau mengumumkan nama cawapres yang diajukan PKS itu dilakukan dengan mempertimbangkan etika dan kesantunan politik.

Menanggapi tidak diumumkannya nama cawapres yang diusulkan PKS untuk mendampingi capres SBY, Tifatul mengatakan, hal itu untuk menjaga kesantunan dan etika, agar jangan sampai penyebutan nama itu malah menimbulkan kesalahpahaman.

“Kita bukan tidak percaya diri atau takut, tapi menjaga etika berkampanye damai pemilu indonesia 2009. Kita mengamati peristiwa kemarin ada salah paham dan ketersinggungan sehingga akhirnya ada perceraian politik. Kita tidak ingin seperti itu, jadi tidak disebutnya nama cawapres itu untuk kesantuanan dan etika,” tegasnya.

Sebelumnya, Tifatul juga sempat mengatakan, berdasarkan hasil “exit poll” Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang dilakukan saat Pemilu 9 April lalu, duet SBY-Hidayat Nurwahid (HNW) merupakan duet favorit yang paling banyak dipilih responden.

Duet SBY-HNW itu bahkan lebih unggul dibandingkan SBY-Jusuf Kalla.

Dari hasil exit poll diketahui bahwa SBY-HNW meraih suara 20,8 persen, mengungguli SBY-JK yang meraih 16,3 persen, dan duet SBY-Akbar Tandjung yang hanya memperoleh 5,4 persen dukungan responden.

3 nama

Meski PKS tidak secara resmi menyebutkan nama cawapres yang disulkan untuk mendampingi SBY, namun di kalangan internal PKS telah beredar tiga nama yakni Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Presiden PKS Tifatul Sembiring serta Dubes RI untuk Arab Saudi Salim Segaf Al Djufri.

“Kami akan umumkan kampanye damai pemilu indonesia 2009 setelah resmi diterima. Kalau tidak, nanti bisa `gonjang-ganjing`. Amplop itu ada isinya, ada nama tetapi belum dibuka ke publik, nanti pada saatnya akan dibuka. Amplopnya segera disampaikan ke Pak SBY, setelah kita berkomunikasi menentukan kapan SBY punya waktu untuk bertemu,” kata Tifatul menjawab pertanyaan soal nama cawapres yang masih dirahasikan PKS.

Alas berdialog

Tifatul Sembiring menambahkan, Keputusan Musyawarah Majelis Syura XI PKS itu sebagai “alas” untuk melakukan dialog politik dengan Partai Demokrat.

“Tim 5 akan menyampaikan kontrak politik kepada Partai Demokrat yang berlandaskan kesamaan platform dalam rangka meningkatkan kepedulian dan keberpihakan pada rakyat, bangsa dan negara. Tetapi kita tidak mengatakan, kalau tidak begini terus mundur dan seterusnya. Politik itu kan tidak hitam putih, harus ada komunikasi,” katanya.

Tim 5 PKS terdiri atas Tifatul Sembiring sebagai ketua dan empat anggota yakni Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PKS Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah PKS Surachman Hidayat, Sekjen PKS Anis Matta dan Bendahara Umum PKS Mahfud Abdurrahman.

Mengenai platform yang dimaksud itu, layaknya kontrak politik kampanye damai pemilu indonesia 2009, Tifatul mengatakan, misalnya soal menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta masalah ketahanan pangan.

“Masalah-masalah ini siapa yang bisa menjalankan, siapa yang tepat untuk itu, baru bicara soal menteri,” katanya yang menambahkan bahwa keputusan Musyawarah Majelis Syura itu diambil secara mufakat, tanpa pemungutan suara.

Tifatul juga mengatakan, usulan nama cawapres dari PKS itu tidak msuk dalam kontrak politik yang akan disampaikan kepada Partai Demokrat.

“Jadi tidak ada syarat bahwa usulan cawapres itu harus diterima Demokrat,” katanya

Namun, katanya, yang pasti PKS akan mengerahkan mesin politik secara penuh jika PKS dan Partai Demokrat mencapai kesepakatan soal platform koalisi tersebut

kampanye damai pemilu indonesia 2009 - Mungkin menjelang Pemilu Indonesia 2009, masih banyak masyarakat yang belum paham bedanya mencontreng dengan mencoblos seperti pada pemilu-pemilu yang telah lalu. Pemerintah lewat berbagai media sudah berusaha mensosialisakan tata cara pencontrengan di Pemilu Indonesia 2009.

Golput yang beberapa waktu lalu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai sesuatu yang haram, ternyata banyak jenisnya. Ada Golput yang memang golput Ideologis tapi jangan salah ada juga Golput Teknis dan Golput Politis.

Masyarakat secara terus menerus perlu disosialisasikan terkait tata cara pelaksanaan ‘pencontrengan’ bukan coblos pada Pemilu legislatif pada 9 April 2009. Lembaga-lembaga komunikasi sosial, KIP, Parpol dam media massa mempunyai tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi sehingga nantinya berjalan dengan baik.

Sosialisasi pencontrengan tanda gambar pada kampanye damai pemilu indonesia 2009
, untuk memberikan pengetahuan dan sekaligus mengajarkan kepada masyarakat sehingga nantinya mengukir keberhasilan dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Kini, persiapan Pemilu 2009 terutama dalam sosialisasi ini terus gencar dilakukan, ini tidak lain kondisi masyarakat kita yang masih mejemuk dengan tingkat kemampuan pemilih rasional yang masih timpang dengan tingkat pendidikan belum merata.

Karenanya, dengan sisa waktu beberapa minggu lagi tidak ada alasan untuk terus melakukan pendidikan/pencerahan politik terhadap pemilih. Ini dimaksudkan untuk menghindari ancaman ‘golput’ baik individu maupun kelompok yang sengaja atau tidak sengaja untuk tidak ikut dalam Pemilu nantinya. Golput karena ideologis, sering terjadi pada Orde Baru Golput politis menyangkut pilihan yang hanya itu-itu saja dan kurang menjanjikan. Golput teknis karena kekurangpahaman mencentang atau contreng.

Sekali lagi ingat mencentang bukan mencoblos terus ciptakan kampanye damai pemilu indonesia 2009
seutuhnya.

Pemilihan Umum atau Pemilu adalah pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi-kursi pemerintahan nantiya. Sedangkan kampanye damai pemilu indonesia 2009
sendiri merupakan kendaraan yang digunakan partai guna mempublikasikan para kandidat beserta partainya.

jadi ceritanya kurang lebih begini, Sebelum di adakanya Pemilu indonesia 2009 sendiri ada yang namanya masa kampanye. Masa-masa itu adalah masa bagi partai-partai politik untuk dapat menarik masa sebanyak-banyaknya. Semakin banyak masa semakin banyak pula kursi yang akan di dapatkan oleh suatu partai.

Bisa kita liat begitu maraknya atribut-atribut ke partain yang terpampang dimana-mana sebagai bentuk publikasi suatu partai.

Arak-arakan kampanye sepeda motor pun bukan menjadi hal yang asing ketika masa-masa kampanye indonesia 2009 berlangsung.

Siapapun partainya, siapapun simpatisan yang melakukan aksi kampanye tersebut kita harapkan agar berupa aksi-aksi Kampanye yang Damai sampai saatnya nanti kita menghadapi Pemilu Indonesia 2009

Dengan adanya kampanye damai menjelang pemilu indonesia 2009 adalah sebuah harapan bagi rakyat dan bagi para elite politik supaya bisa menuju indonesia yang adil sejahtera. Merdeka…!!!